DASAR HUKUM
Adapun Dasar Hukum yang melandasi dari PPID Kota Denpasar adalah
|
NO |
DASAR HUKUM |
LINK |
|
1 |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
|
|
2 |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
|
|
3 |
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. |
|
|
4 |
Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/934/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar |
|
|
5 |
Surat Keputusan Camat Denpasar Utara Nomor 100.3.3/29/DENUT/2026 tentang Penujukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pemebetukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kecamatan Denpasar Utara dan Kelurahan se-Kecamatan Denpasar Utara |
|
|
6 |
Surat Keputusan Camat Denpasar Utara Nomor 100.3.3/30/DENUT/2026 tentang Penunjuan Petugas Pelayanan Iinformasi dan Pengaduan di Kecamatan Denpasar Utara dan Kelurahan se-Kecamatan Denpasar Utara |
|